UMUR PANJANG PERJUANGAN KAUM IBU

UMUR PANJANG PERJUANGAN KAUM IBU

Oleh: Ade ZM

Kesadaran tentang berbagai persoalan yang melingkupi kaum perempuan dan pentingnya kesetaraan dengan kaum laki-laki, telah muncul di kalangan para perempuan Indonesia jauh sejak masa sebelum kemerdekaan. Banyak tokoh perempuan pada masa sebelum kemerdekaan yang telah berkiprah di berbagai bidang yang telah memberikan teladan sekaligus sumbangsih terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini. Kita mengenal para pahlawan perempuan di antaranya: Laksamana Malahayati, Rangkayo Rasuna Said, Nyi Ageng Serang, Marta Chritina Tiahahu, Dewi Sartika, R.A. Kartini, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Fatmawati, Opu Daeng Risaju, Rasuna Said, Rohana Kudus, Siti Walidah, dan lain-lain.

Salah satu momen sejarah yang sangat penting tentang perjuangan perempuan Indonesia juga terjadi pada tanggal 20-25 Desember 1928 di pendopo Dalem Joyodipuran Yogyakarta. Tak kurang dari 600 orang perempuan dengan beragam latar belakang baik suku, agama dan profesi dari berbagai perhimpunan di Indonesia, seperti Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Darmo Laksmi, Wanita Taman Siswa, dan lain-lain berkumpul di Pendopo Dalem Joyodipuran Yogyakarta untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia, melaksanakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres tersebut dilatari keprihatinan atas berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan di tanah air, seperti perlakuan tidak adil dan pandangan yang tidak setara, serta berbagai persoalan bangsa di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda kala itu.

R.A. Soekonto selaku ketua panitia kongres tersebut, dalam sambutannya mengatakan, “Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki, sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum. Artinya, perempuan tidak lantas menjadi laki-laki, tapi derajatnya harus sama dengan laki-laki, jangan sampai direndahkan seperti zaman dahulu”. Kesadaran yang dimiliki para peujang pendahulu tersebut adalah kesadaran akan perlunya kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki, non diskriminasi, semangat kemajuan, dan derajat yang mulia. Bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dan juga merasa rendah. Perempuan tak hanya bertugas di sektor domestik, juga bisa di sektor publik. Perempuan juga memiliki harkat dan derajat yang sama dengan kaum laki-laki.

Aneka Problem

Persoalan yang dihadapi kaum perempuan, tak hanya terjadi pada masa pra kemerdekaan saja. Setelah Indonesia merdeka, bahkan hingga saat ini persoalan yang berkaitan dengan isu-isu keperempuanan masih banyak terjadi. Bahkan tantangan dan persoalan yang dihadapi saat ini, bisa jadi lebih berat dan lebih kompleks lagi.

Misalnya adalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Siaran Pers Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada bulan Maret 2020, disebutkan bahwa tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Selain itu, persoalan yang sangat mendasar lagi adalah tentang ketimpangan gender. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ketimpangan gender di Indonesia masih termasuk tinggi. Hasil pengukuran Gender Inequality Index (GII) atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2018 di level ASEAN Indonesia berada di urutan ke-4, lebih baik dibanding dengan Kamboja, Laos dan Myanmar, tertinggal sedikit dari Filipina, tapi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia belum optimal akibat dari masih terdapatnya ketidaksetaraan gender, sehingga masih perlu ekstra dari berbagai pihak, khusunya para pemangku kepentingan, untuk terus berupaya mengejar ketertinggalan tersebut. Sebagai catatan, indeks ini merupakan penyempurnaan dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan menggambarkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan manusia karena adanya diskriminasi gender. IKG dihitung dari tiga aspek, yaitu kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Adapun nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia adalah sebesar 93,22 poin, masih berada di bawah ratarata nilai dunia (94,12). Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih berada di bawah laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Adapun di level ASEAN angka IPG di Indonesia sendiri berada di peringkat ke-9 dari sepuluh negara dan termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan nilai IPG di bawah rata-rata dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraaan pembangunan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya, bahkan masih jauh di bawah Malaysia (97,55) dan Singapura (98,20) yang posisinya sangat berdekatan dengan Indonesia. Negara dengan IPG tertinggi di ASEAN adalah Vietnam dengan nilai sebesar 100,53 dan terendah adalah Kamboja dengan nilai sebesar 91,44, sedangkan yang nilanya mendekati atau mencapi 100 adalah Thailand (99,61) dan Filipina (100,03).

Selanjutnya adalah tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Walaupun belum mencapai angka 30%, pada periode 2019-2024 anggota parlemen di DPR mengalami peningkatan, yaitu 118 kursi (20,52%) dari total semua anggota sebanyak 575 kursi. Perolehan kursi perempuan tersebut mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang berjumlah 97 perempuan (atau 17,3% dari total kursi). Angka tersebut memang tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia. Namun demikian, jumlah tersebut belum dianggap ideal. Komisi Persamaan Peluang PBB (United Nations Equal Opportunities Commission), menyebutkan bahwa persentase 30% perempuan di parlemen merupakan jumlah minimal agar mampu mempengaruhi kebijakan sosial terutama terkait dengan kesejahteraan perempuan. (Ella S. Prihatini : 2019). Peran perempuan di parleman tentu sangat penting dan strategis, terutama dalam mempengaruhi arah kebiakan yang berkaitan dengan hak-hak permpuan. Banyak persoalan yang berkaitan dengan perempuan yang memerlukan kebijakan legislasi dalam penanganannya, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan yang responsif gender.

Tugas Bersama

Soekarno dalam salah satu artikelnya yang berjudul ‘Kongres Kaum Ibu’ yang dimuat dalam Suluh Muda Inonesia tahun 1928, yang memang sengaja ditulis dalam rangka menyambut Kongres tersebut, menyebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya sokongan kaum ibu. Ia mengutip penulis bangsa Timur (Baba O’Illah) yang mengatakan, “laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung, yang jika dua sayapnya itu di bikin sama kuatnya, lantas terbang menempuh udara sampai ke puncaknyakemajuan yang setinggi-tinginya”.

Apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut sangatlah tepat. Persoalan yang berkaitan degan isu-isu keperempuanan sebagaimana contoh di atas, bukan hanya tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kaum perempuan semata, namun juga menuntut keterlibatan dari kaum laki-laki juga. Bukan hanya satu kelompok, namun semua komponen harus bekerja sama menyelesaikan beragam persoalan tersebut. Termasuk di kalangan perempuan sendiri, semua keragaman dan potensi yang ada harus bersinergi, melangkah bersama menuju apa yang dicita-citakan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Ibarat sebuah gamelan yang berbeda-beda, namun menghasilkan musik yang harmoni. Sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno di akhir makalahnya tersebut, “Gamelan Indonesai berbunyi kembali, berbunyi dalam pendopo Indnesia dan melagukan Persatuan Indonesia, pada waktu bulan purnama raya, penuh dengan bau bunga dan kembang yang harum. Indonesia piatu sudah beribu kembali.”

Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember ini, tentu diharapkan bisa menjadi moment untuk melakukan refleksi, tak hanya bagi kaum ibu, namun semua komponen anak bangsa, sudah sampai sejauh mana upaya yang sudah kita lakukan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Juga, sebagai motivasi dan energi untuk terus berupaya dan berjuang atnpa kenal lelah dalam meningkatkan harkat dan derajat kaum ibu. Pemuliaan terhadap terhadap kaum ibu pada hakikatnya adalah pemuliaan terhadap harkat dan derajat kemanusiaan. Merendahkannya adalah sama dengan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Atas berbagai persoalan dan tantangan tersebut, kita tidak boleh menyerah. Mari bahu membahu singsingkan lengan baju, untuk Indonesia maju. Mari jaga dan rawat nafas panjang perjuangan.
Selamat Hari Ibu, Jayalah Perempuan Indonesia.

PPID KOTA TASIKMALAYA

See all posts