Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Tasikmalaya

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Walil Walikota, meliputi:

  • Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
  • Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  • Melakukan konsultasi terkain tahapan penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wali Kota kepada KPU Provinsi apabila dilakukan;
  • Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU Provinsi;
  • Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluaruh tahapan penyelenggaeaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bedasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU Provinsi;
  • Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemuthiran data Pemilih dari PPk dan menetapkan DPS;
  • melaukan suvervisi, asistensi pemantauan dan larifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
  • Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota kepada PPK, PPS dan KPPS;
  • Menerima laporan hasil Pemilihan walikota dan Wakil Walikota dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
  • Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota keapda Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah kepada Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  • Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah kepada Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU mmelalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
  • Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Menegakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretarian KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan tertanggungnya tahapan penyelenggaraan Pemilhan.