SUKSESKAN PILKADA 2020; AYO KE TPS DAN PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

SUKSESKAN PILKADA 2020; AYO KE TPS DAN PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Oleh: Ade ZM

Hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan tahun2020, tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan telah dan sedang dilakukan oleh penyelengara agar pelaksanaan pilkada tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ada 270 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada, yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini akan menjadi sejarah sekaligus tantangan tersendiri tersediri bagi bangsa Indonesia, yakni pilkada serentak pertama di Indonesia yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19.

Memang terdapat pro dan kontra di masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menjadikan kita pesimistis. Sikap pesimistis tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, justru mesti menjadi motivasi sekaligus modal untuk lebih siap agar penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tanpa menimbulkan ekses yang tidak diharapkan. Sukses secara teknis penyelenggaraan, juga sukses dalam penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, sehingga pilkada tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam aspek-aspek teknis penyelengaraan tahapan, di dalamnya melekat penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan melalui protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Penerapan Protokol Kesehatan

Untuk mengantisipasi hal itu, KPU telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi Covid-19, yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian disempurnakan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Pemilihan kepala daerah serentak lanjutan ini, selain diselenggarakan dengan prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas), di PKPU tersebut ditambahkan prinsip yang baru, yaitu diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Lihat Pasal 2 ayat [2] PKPU No. 6 Tahun 2020).

Sebagai penjabarannya dalam PKPU tersebut, KPU telah mengatur  secara ketat dan detail tentang prosedur penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada semua tahapan kegiatan pemilihan. Termasuk pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang melibatkan pemilih secara langsung, prosedur dan protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19, telah diatur secara ketat dan detail. Seperti jaga jarak paling kurang satu meter ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),pengecekan suhu tubuh sebelum pemilih memasuki TPS, pemberian tanda memilih menggunakan tinta yang ditetes, penyediaan masker bagi pemilih, tidak boleh berkerumun di area TPS, pelayanan bagi pasien yang menjalani rawat inap dan isolasi mandiri karena Covd-19, penggunaan sarung tangan ketika mencoblos, sterilisasi alat coblos, dan lain-lain. (untuk lebih jelasnya lihat Pasal 70 s/d 76 PKPU No. 6 Tahun 2020). Bahkan khusus untuk tahapan ini, KPU secara nasional, maupun di tiap-tiap daerah telah melakukan simulasi untuk memantapkan persiapan sekaligus memastikan prosedur prokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang ada. 

Selain itu, dalam PKPU tersebut terdapat pula ketentuan larangan dan sanksi bagi yang mengabaikan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan. Pelanggaran yang dilakukan baik oleh Penyelenggara, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanya dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemilihan terhadap kewajiban penerapan protokol kesehatan, tak hanya diberikan peringatan tertulis, tapi juga Bawaslu sesuai tingkatannya dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisan untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan. (Lihat Pasal 88A ayat [2] dan [3] PKPU No.13 Tahun 2020). Semua regulasi tersebut tentunya menjadi pedoman bagi penyelengara, peserta pemilihan, pemilih, dan semua pihak yang terkait, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini.

Meningkatkan Partisipasi

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan target partisipasi pemilih sebesar 77,5 %. Target tersebut tentunya harus menjadi acuan bagi penyelenggara di semua wilayah dan daerah yang menyelenggakan pilkada di seluruh Indonesia untuk dapat mencapainya. Kerja keras dan kreativitas sosialisasi, edukasi dan persuasi harus dilakukan agar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Di masa pandemi Covid-19 (yang pertemuan massa berskala besar dibatasi), hal tersebut tentunya bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadikan pesimistis dan kehilangan motivasi. Jika kita lihat bagaimana tingkat partisipasi Pemilu Parlemen di Korea Selatan yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 (bulan April 2020), justru partisipasi pemilihnya mengalami peningkatan, yakni 66, 2 % bahkan tertinggi dalam kurun 28 tahun terakhir. Demikian juga dengan Pemilu di Amerika Serikat yang belum lama ini diselengarakan juga di masa pandemi belum berakhir, mencatakan sejarah baru tingkat partisipasi pemilih tertinggi sejak  tahun 1990, yakni di angka 66,9%.

Memang kita tidak bisa membandingkan secara keseluruhan dengan model pemilu di kedua negara tersebut, namun demikian tidak ada salahnya jika kita bisa belajar tentang faktor dan key success keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan pemilu di masa pandemi Covid-19, khusunya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Keberhasilan negara-negara lain dalam menyelenggarakan pemilu di masa pandemi Covid-19, bisa dijadikan contoh dan motivasi bagi semua pihak untuk sama-sama berupaya dalam menyukseskan Pilkada 2020 ini.

Adapun kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, dapat dilaksanakan melalui metode: (a) langsung, seperti forum warga komunikasi tatap muka, rumah pintar pemilihan umum, pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan (b) melalui metode tidak langsung, meliputi:  media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring, media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron; laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (LihatPasal 84 PKPU Nomor 6 Tahun 2020).

Dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, disampaikan informasi tentang tahapan pemilihan beserta segala regulasi, hal-hal yang menyangkut teknis pemilihan, urgensi mengunakan hak pilih, dan lain-lain. Selain itu, hal penting yang juga mesti dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah, sebagai berikut:  Pertama,  membangun kesadaran, bahwa demokrasi adalah amanat konstitusional dari para pendiri bangsa. Untuk itu, sebagai anak bangsa kita jangan lelah untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses berdemokrasi, demi kemajuan bangsa. Kedua, membangun optimisme publik. Yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan di masa pandemi Covid-19 ini adalah sikap optimsik. Dengan sikap tersebut akan menumbuhkan motivasi dan ide serta tindakan kreatif dan inovatif yang menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penulis Amerika Helen Keller, “Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence”.

Ketiga,  membangun kepercayaan publik (public trust), bahwa Pilkada ini benar-benar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan melalui penerapan protokol pencegahan atau pengendalian Covid-19. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat tidak merasa takut dan khawatir datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jika pun masih terdapat waswas, justru harus mendorong tindakan untuk lebih waspada, lebih berdisiplin dan lebih mematuhi protokol kesehatan dalam mengikuti semua tahapan pemilihan, termasuk ketika  menggunakan hak pilih di TPS.

Keempat, membangun sikap disiplin. Sebagaimana diketahui, salah kunci sukses penyelenggaraan Pemilu di Korea Selatan pada masa pandemi Covid-19, adalah kedisiplinan warga dan semua pihak yang terkait dalam menjalankan aturan atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sehingga Pemilu tersebut bisa berjalan baik, dengan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.  Maka oleh karena itu, untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, kesadaran berdisiplin dalam mematuhi aturan dan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, mutlak diperlukan. Tanpa adanya kedisiplinan bersama, aturan yang telah dibuat dengan sedemikian lengkapnya, tidak akan berarti apa-apa.

Pilkada di masa pandemi ini menuntut adaptasi kebiasaan baru. Diperlukan kesadaran bersama dan saling bahu membahu untuk menyukseskannya. Pilkada adalah ikhtiar dalam memajukan bangsa. Satu suara sangat menentukan. Golput bukanlah solusi. Tidak datang ke TPS karena paranoid, juga bukanlah tindakan bijaksana. Semua tahapan pemilihan dilaksanakan dengan protokol kesehatan, termasuk pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Maka oleh karena itu, bagi siapapun yang  memiliki hak pilih (di daerah yang menyelenggarakan Pilkada), jangan takut untuk datang ke TPS. Gunakan hak pilih dan patuhi protokol kesehatan. Mari sukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Wallahu a’lam.

PPID KOTA TASIKMALAYA

See all posts