Sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemiliha Umum secara langsung oleh Rakyat merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kantor KPU Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pemiluhan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apanila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.

Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umumyang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. A,manat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menungtut penyelenggara Pemilihan Umum yang Profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggara Pemilihan Umum sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997 menjadi tanggung jawab Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Namun, sejak era reformasi bergulir maka yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Pemilu adalah KPU.

Komisi Pemilihan Umum yang pertama (1999 ¨C 2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang yang terdiri dari unsur pemerintah 5 (lima) orang dan partai politik 48 orang. KPU pertama dilantik oleh Presiden BJ. Habibie.

Keberadaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.