MENATAP OPTIMISTIS DEMOKRASI (ELEKTORAL)

MENATAP OPTIMISTIS DEMOKRASI (ELEKTORAL)

Oleh: Ade ZM

KPU KOTA TASIKMALAYA – Dalam perjalanan demokrasi, Bangsa Indonesia di tahun 2020 ini mencatatkan sejarah yang luar biasa. Indonesia berhasil menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 270 daerah dengan baik dan lancar, tanpa ada hambatan yang cukup berarti, dalam situasi pandemik yang belum berakhir, bahkan cenderung masih meningkat. Walaupun sebelumnya ada ada penundahan tahapan selama tiga bulan, dengan berbagai pertimbangan dan persiapan, khususnya adaptasi dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, akhirnya tahapan pemilhan tersebut dilanjutkan.

Keputusan melanjutkan pemilihan di tengah situasi pandemi yang belum berakhir sempat menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang mengkhawatirkan, baik dalam konteks kesehatan dan keselamatan maupun dalam konteks kualitas elektoral itu sendiri. Dalam konteks kesehatan dan keselamatan, kekhawatiran muncul karena memang Covid-19 merupakan wabah penyakit yang berisiko tinggi yang belum ditemukan obatnya dengan tingkat penyebaran yang relatif cepat. Pelaksanaan Pilkada dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran virus tersebut. Adapun dalam konteks substansi pemilihan, dengan adanya pandemi dikhawatirkan proses elektoral tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat mempengaruhi kualitas elektoral itu sendiri, termasuk tingkat partisipasi yang diprediksi rendah.

Akibat dari pandemi ini tidak sedikit negara yang menunda agenda pemilihannya, baik pemilu nasional maupun pemilihan di tingkat lokal. Menurut laporan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), dari 21 Februari 2020 sampai dengan  13 Desember 2020, setidaknya 75 negara dan teritori di seluruh dunia telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena COVID-19, dari jumlah ini setidaknya 40 negara dan teritori telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional; Setidaknya 99 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional meskipun ada kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini setidaknya 76 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional. Setidaknya 48 negara dan teritori telah menyelenggarakan pemilu yang semula ditunda karena kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini setidaknya 26 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional.

Partisipasi Pemilih dan Kepatuhan Protokol Kesehatan yang Tinggi

Indonesia sendiri, tingkata partisipasi pemilih pada pilkada serentak di era new normal ini  mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada pilkada sebelumnya yang dilaksanakan di  era normal, yaitu pemilihan tahun 2015 (69,2%), pemilihan tahun 2017 (74,5%), pemilihan tahun 2018 (73,2%), dan  pemilihan pada tahun 2020 ini berdasarkan informasi yang dirilis dari KPU RI mencapai rata-rata tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,13 % (per 16 Desember).  Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat partisipasi pemilih tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (81,83%) dan Provinsi Bengkulu (79,69%). Sedangkan, pada pemilihan bupati dan wakil bupati ada beberapa kabupaten yang tingkat partisipasi pemilihnya mencapai di atas 90%, di antaranya adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (99,25 %), kabupaten Bolaang Mongondow Timur (94,94 %), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (94,54 %), Kabupaten Raja Ampat (93,67 %), dan Kabupaten Dompu (93,53%). Adapun dalam pemilihan walikota dan wakil walikota yaitu Tomohon (91,98%) dan Tidore Kepulauan (91,34%).

Selain tingkat partisipasi yang meningkat, keberhasilan lainnya adalah pada aspek penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Menurut catatan hasil pemantauan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dirilis 10 Desember 2020, menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pemilih terhadap protokol kesehatan, di atas 95%, yaitu kepatuhan individu memakai masker di area TPS sebesar 95,96%, dan kaptuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan sebesar 90,71%. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah mencapai di atas 89% sampai 96%. Sementara itu, menurut Mendagri Muhammad Tito Karnavian, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak menjadi faktor penyebaran Covid-19. Perbandingan data lonjakan Covid-19 antara daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan yang tidak, tidak berbeda, bahkan daerah yang menyelenggarakan pilkada ada yang menurun.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan tersebut merupakan prestasi tersendiri, baik bagi penyelenggara yang didukung oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, peserta pemilihan dan tentunya masyarakat itu sendiri. Hal tersebut tentunya layak untuk mendapatkan apresiasi. Betapa tidak, keputusan melanjutkan tahapan pemilihan di masa pandemi Covid-19 yang sempat ditunda sebelumnya, bukanlah hal mudah. Bahkan, banyak pihak yang merkomendasikan untuk tidak dilanjutkan terlebih dahulu menunggu pandemi ini berakhir. Alasan utamanya adalah, bahwa kegiatan pemilihan yang melibatkan banyak orang dan banyak interaksi di dalamnya, mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan warga.

Keptusan tersebut menjadi tantangan bagi KPU untuk bekerja lebih keras lagi, paling tidak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Pertama, dari aspek teknis, KPU sebagai penyelenggara harus menyusun ulang aturan dan prosedur teknis tahapan pemlihan yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan mengadaptasikan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalamnya. Semua tahapan dan sub tahapan harus dipastikan memenuhi standar protokol kesehatan. Ketentuan dan prosedur tersebut, menjadi panduan perilaku bagi semua pihak dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Artinya secara teknis ada perilaku baru (new behavior) yang dibiasakan dalam melaksanakan tahapan pemilihan, baik oleh penyelenggara, peserta ataupun pemilih; dan Kedua, upaya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan pemilihan di masa pandemi aman diikuti, karena telah diterapkan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dalam situasi masyarakat yang dihinggapi rasa takut terhadap virus tersebut, upaya mengajak pemilih terlibat dalam tahapan pemilihan, termasuk datang ke TPS di hari pemungutan, tentu memerlukan ekstra kerja keras dengan pendekatan dan strategi yang lebih kreatif dan inovatif.

Pandemi dan Ujian Demokrasi

The Varieties of Democratic Institute (V-Dem Insitute), dalam kajiannya yang berjudul Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk? yang dirilis April 2020 menyebutkan, bahwa terdapat 48 negara berisiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi (high risk of democratic decline), 34 negara beresiko sedang (medium risk), Indonesia termasuk di dalam kategori ini, dan 47 negara masuk kategori risiko rendah. Azyumardi Azra (2020) dalam tulisannya yang berjudul Covid-19: Resesi Demokrasi, yang dimuat dalam harian Kompas (11 Juni 2020), menyebutkan bahwa Covid-19 yang mewabah secara global menimbulkan disrupsi dan kekacauan dalam hampir semua aspek kehidupan: kesehatan, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan agama. Gagap menghadapi pandemi yang menyebar cepat, beberapa pemerintah negara demokrasi, termasuk Indonesia, mengambil keputusan dan tindakan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi. Akibatnya, wabah Covid-19 juga berdampak pada percepatan kemunduran demokrasi. Sekarang kian banyak ahli berargumen, akibat Covid-19, demokrasi tidak lagi sekadar mengalami decline (mundur) atau backsliding (meluncur ke belakang), lebih parah lagi memburuk menjadi resesi.

Dalam konteks yang lebih spesifik, demokrasi elektoral, tidak sedikit yang mencemaskan akan terjadinya hal serupa. Kekuatiran tersebut selain pada aspek kesehatan, juga bahwa pada situasi sulit akibat pandemi Covid-19 kegiatan pilkada dianggap bukanlah tindakan prioritas utama warga masyarakat. Dampaknya dikuatirkan akan dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih, sehingga dapat berpengaruh pada lemahnya legitimasi hasil pemilihan. Hal tersebut didasarkan pada tren global di banyak negara yang menyelenggarakan pemilu di masa pandemi mengalami penurunan tingkat pertisipasi pemilih secara signifikan.

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19 dengan partisipasi pemilih yang meningkat serta tingginya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, bisa menjadi salah indikator bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi masih tinggi. Kondisi sulit di masa pandemi, tak menyurutkan semangat dan antusisme masyarakat untuk datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya demi harapan dari proses demokrasi tersebut bisa membawa perubahan kondisi ke arah yang lebih baik. Kesadaran tersebut merupakan modal penting yang sangat berharga untuk kemajuan demokrasi di masa depan.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Idam Holik (2020) dalam tulisannya, Optimisme dan Kolaborasi Elektoral; Buktikan Demokrasi Elektoral Indonesia Tangguh, menyebtkan bahwa  fakta elektoral tersebut menunjukan bahwa pemilih Indonesia, mampu melawan tren elektoral global _di mana tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) di negara-negara lainnya mengalami penurunan signifikan. Fakta tersebut jugai menjadi materi pesan national branding yang sangat efektif bagi Indonesia di dunia internasional. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi maju (advanced state of democracy).

Pandemi Covid-19 adalah ujian terhadap ketahanan demokrasi. Tak ada pilihan kecuali menghadapinya dengan penuh semangat dan optimistis. Situasi sesulit apapun, tidak boleh menyurutkan langkah, pesimistis dan membuat patah semangat. Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada press briefing usai pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) Ke-13 di Bali, “Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi, dan di saat yang sama demokrasi tidak menjadi penghalang untuk untuk mengalahkan pandemi”.  Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kuncinya adalah semangat dan optimistis, bahwa selalu ada harapan di tengah badai, dan ada kemudahan di setiap kesulitan.

Atas kesuksesan tersebut, tentu kita tidak boleh berpuas diri. Tak ada gading yang tak retak, kita tetap harus melakukan evaluasi atas kekurangan dan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar proses penyelenggaraan demokrasi elektoral semakin lebih baik dan semakin berkualitas.  Wallahu a’lam.

PPID KOTA TASIKMALAYA

See all posts