Kekuatan Untuk Mewujudkan Pemilihan Partisipatif

Kekuatan Untuk Mewujudkan Pemilihan Partisipatif

Dr. H. Idham Holik

(Anggota KPU Provinsi Jawa Barat)

Tahun 2020 adalah tahunnya penyelenggaran Pemilihan Serentak (Pasal 201 ayat 6 UU No. 10 Tahun 2016). Dalam analisa politik komparatif, tentunya dinamika politik dalam Pemilihan Serentak 2020 ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena lanskap atau atmosfir politiknya berbeda. Hal ini dapat berimplikasi pada tantangan yang dihadapi dalam proses penyelenggaran pemilihan tersebut.

Seberat atau sehebat apapun tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan, itu akan menjadi ringan, ketika penyelenggara pemilihan mendapat dukungan politik publik yang tinggi dalam bentuk kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan publik tersebut bersifat sangat esensial sekali dalam kelancaran penyelengaraan semua tahapan Pemilihan. Selain hal tersebut, kepercayaan publik juga berimplikasi positif terhadap tingkat partisipasi elektoral pemilih terutama kehadiran pemilih dalam menggunakan hak suaranya –di tengah ancaman abstensi atau apatisme politik.

Oleh karena itu, bersifat imperatif bagi setiap penyelenggara pemilihan termasuk badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 – 6 Peraturan KPU RI No. 3 tahun 2015), untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam perspektif sistem, semua penyelenggara pemilihan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau bersifat terintegrasi. Menjaga reputasi organisasional menjadi kewajiban semua pihak penyelenggara pemilihan, tak terkecuali juga badan ad hoc.

Ada dua hal yang sangat penting untuk dipahami dan diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan dan menjaga reputasi organisasional penyelenggara pemilihan di mata publik, sehingga publik dapat mengapresiasi dengan kepercayaannya. Kedua hal tersebut adalah komitmen organisasional dan integritas kerja sebagai penyelenggara pemilihan. Kedua hal tersebut merupakan unsur penting bagi vitalitas organisasional dan akseptabilitas atau rekognisi publik.

Vitalitas Organisasional

Dalam sebuah organisasi, komitmen bersifat vital, karena dapat mempengaruhi kinerja seorang individu di dalam sebuah organisasi. Mowday et al (1979) mendefinisikan commitment has been defined as “the strength of an individual’s identification with and involvement in an organization”. Komitmen didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu terhadap dan keterlibatannya di dalam organisasi. Komitmen organisasional dari seorang penyelenggara pemilihan (termasuk badan ad hoc) merupakan prasyarat utama bagi kemampuannya bertahan hidup (survive) di dalam organisasi dan menghidupkan atau mengembangkan organisasi itu sendiri.
Selanjutnya Curtis & Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep tersebut terdiri dari tiga komponen yaitu (1) hasrat untuk memelihara hubungan di dalam organisasi; (2) keyakinan terhadap dan penerimaan atas nilai dan tujuan orang.

Yeti Nurhayati

See all posts