Cyberspace Dan Ruang Publik Demokrasi

Cyberspace Dan Ruang Publik Demokrasi

Oleh : Ade Zaenul Mutaqin *)

Tumbuh kembang demokrasi secara sosial tidak bisa lepas dari keberadaan ruang publik. Ruang publik merupakan sarana terjadinya pertukaran informasi, ide dan gagasan di kalangan publik yang berkaitan dengan berbagai isu kehidupan, baik isu sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Keberadaan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari adanya kebebasan dan keragaman pendapat masyarakat tentang sesuatu yang diinginkannya. Dalam demokrasi harus ada jaminan setiap individu untuk dapat menyampaikan ide dan gagasannya secara leluasa.

Ruang publik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Tanpa adanya ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pendapatnya, demokrasi tidaklah sejati. Demokrasi akan tumbuh dengan baik jika di dalamnya terdapat kanal dan ruang-ruang ekpresi bagi publik untuk menyampaikan ide dan gagasannya, serta dapat melakukan kontrol sosial terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses demokrasi dapat berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat ruang publik yang egaliter, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan ide dan gagasannya.

Sejatinya demokrasi adalah berhimpunnya seluruh ide dan gagasan warga masyarakat untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Namun demikian seringkali ditengah perjalannnya, demokrasi dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, digunakan hanya sebatas untuk mendapatkan kekuasaan semata dan mengabaikan hak-hak orang banyak. Untuk itu, demokrasi memerlukan kontrol dan kritik agar tidak menyimpang dari kesejatiannya. Tidak ada demokrasi, tanpa ada ruang kritik. Tanpa itu demokrasi hanyalah pseudo democracy. Di sinilah ruang publik sebagai media kontrol sangat dibutuhkan.

Cyberspace sebagai Ruang Publik

Konsep ruang publik (public sphere) pada awalnya bermula dari sebuah esai Jurgen Habermas pada tahun 1962 yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris The Structural Transformation of The Public Sphere (1982). Pada awalnya bermula dari perkembangan kelas borjuis pada abad ke-16 dan ke-17 di Inggris, Jerman, dan Prancis. Ruang publik pada masa itu berupa balai kota, warung kopi (coffee house) dan salon sebagai tempat diskusi orang-orang tentang berbagai persoalan mulai dari karya seni, sosial, ekonomi hingga politik.

Pada mulanya konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas merujuk pada kelompok masyarakat borjuis dan kaum intelektual, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kini ruang publik telah menjadi milik masyarakat secara luas. Kepedulian terhadap Negara dan isu-isu publik tidak lagi semata milik kelompok borjuis dan intelektual (kelas menengah atas). Saat ini masyarakat biasa pun dapat melakukan kritiknya kepada pemerintah. Apalagi setelah adanya internet dengan beragam media sosialnya, siapapun bisa meyampaikan opini dan berdiskusi tentang berbagai persoalan kehidupan.

Kemunculan internet sebagai media baru (new media) juga telah menjadikan konsep ruang publik mengalami perluasan dimensi secara virtual. Ruang publik tidak hanya terbatas pada ruang-ruang yang bersifat fisik, namun meluas pada dunia siber (cyberspace). Pengertian cyberspace sangat beragam dikarenakan kelenturan dan keluasan makna yang terkandung di dalamnya. Jeff Zaleski (1999) sebagimana dikutif oleh Fayakun (2016), menyebutkan bahwa mencoba mendefenisikannya bagaikan mencoba mengikat cumi-cumi, selalu berkelit. Ada beberapa istilah yang digunakan para ahli untuk menjelaskan cyberspace di antaranya adalah : lingkungan buatan (synthetic environment), realitas virtual (virtual reality) dan realitas artifsial atau realitas buatan (artificial reality). Sebagai realitas buatan, maka cyberspace memiliki karateristik tersendiri yang berbeda dengan dunia nyata. Sesuatu tersebut bisa direkayasa dan disimulasikan. Sesuatu yang disukai dalam dunia nyata bisa diadakan atau ditambahkan dan sebaliknya sesuatu yang tidak disukai bisa dihilangkan. Yasraf Amir Piliang (2011) menggambarkan cyberspace sebagai sebuah agora (elektronik), yaitu tempat orang mendiskusikan berbagai gagasan, teori dan solusi terhadap berbagai persoalan Negara dan masyarakat. Ia merupakan ruang publik demokratis yang di dalamnya setiap orang dapat menyuarakan pendapat gagasan, saran, kritik dengan bebas.

Serupa dengan ruang pubik yang bersifat fisik, pada ruang publik virtual ini orang bisa melakukan diskusi tentang berbagai topik kehidupan, bahkan lebih dari itu setiap orang dapat memproduksi dan mempublish opininya secara lebih luas, bebas dan tanpa batas (borderless) dibandingkan dalam ruang-ruang publik fisik. Komunikasi yang terjadi pada ruang virtual ini menurut istilah Habermas adalah “die herreschaftsfreie kommunukation”, komunikasi bebas dominasi. Dalam cyberspace setiap orang dapat menyampaikan ide, pendapat, kritik dan aspirasinya tanpa ada dominasi antara satu terhadap yang lain. Dalam konteks ini cyberspace tak sebatas sarana aktivitas virtual (virtual activities), namun lebih dari itu ia berfungsi sebagai ruang publik baru yang bersifat virtual (virtual public sphere), yang memungkinkan setiap orang dapat berdiskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindakan partisipatoris dalam proses demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cyberspace dan Spirit Demokrasi

Sebagaimana demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan ruang publik, maka keberadaan cyberspace sebagai ruang publik baru memiliki kaitan erat dengan demokrasi. Keberadaan cyberspace diyakini dapat beriringan dan saling melengkapi dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi (deliberatif). Anggapan tersebut didasarkan pada kesesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dengan karakteristik cyberspace itu sendiri. Dalam demokrasi terdapat prinsip kesetaraan derajat, keterbukaan, keragaman dan pengakuan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat dan partisipasi. Prinsip-prinsip tersebut terdapat juga dalam karaktristik cyberspace. Di antara beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, kesetaraan (equality). Dalam cyberspace sesama netizen tidak ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak dominasi dan sub ordinasi antara yang satu dengan yang lain. Siapapun kedudukannya sama dan memiliki hak yang sama pula untuk menyampaikan opini dan pendapatnya. Kedua, keterbukaan (inclusivity). Informasi dan opini yang telah diunggah dalam cyberspace bersifat terbuka, dapat diakses dan ditanggapi oleh siapapun. Bisa setuju ataupun tidak setuju terhadap opini tersebut. Ketiga, kebebasan berpendapat. Dalam cyberspace setiap orang dapat mengemukakan pendapat dan opininya, termasuk menyampaikan kritik-kritik sosial ataupun kritik terhadap kebijakan suatu pemerintahan. Namun demikian kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, etika dan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keragaman (pluralism), internet sebagai media yang terbuka sudah barang tentu dapat digunakan oleh siapapun dari suku atau kelompok manapun yang sangat beragam untuk saling berinteraksi dan bertukar gagasan. Dalam cyberspace, perbedaan merupakan hal yang niscaya dan tidak bisa terelakkan. Cyberspace tidak memandang sesorang berdasarkan suku, agama, ras dan golongannya. Tidak ada ada sekat-sekat tersebut. Antara yang satu dengan yang lain memiliki hak yang sama dalam berinteraksi dan beraktivitas dalam cyberspace. Kelima, partisipasi (participation). Sebagaimana demokrasi yang mensyaratkan partisipasi dari warga, cyberspace memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, sosial, budya, ekonomi dan lain-lain.

Selain dari karateristik-karakteristik tersebut, tentunya masih banyak nilai dan spirit lain dalam cyberspace yang bisa digunakan sebagai penguat demokrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, demokrasi pun akan mengalami perkembangan, baik dari sisi konsep maupun dari sisi teknis. Konsep demokrasi tidak boleh statis. Jika demokrasi tidak mau terlindas dengan kemajuan teknologi, mau tidak mau harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut, baik pada aspek praktis terlebih pada aspek yang bersifat substantif.

Cyberspace menyediakan informasi yang berlimpah. Informasi yang memadai dibutuhkan dibutuhkan oleh setiap orang dalam proses demokrasi, karena memang demokrasi membutuhkan warga negara yang melek informasi (well informed). Ketersediaan informasi yang memadai dapat menjadikan warga Negara memiliki kesadaran politik yang lebih kritis dan rasional. Kesadaran politik yang rasional dan kritis dapat terbentuk jika tersedia sumber informasi yang benar sehingga menjadi referensi dalam tindakan rasionalnya.

Namun tidak bisa dipungkiri dalam cyberspace, keberlimpahan informasi yang ada tersebut tidak terjamin nilai otentisitas kebenarannya. Informasi yang benar bisa diangggap kebohongan, yang asli dianggap palsu, realitas dianggap image, dan sebaliknya. Belum lagi cyberspace bisa dijadikan sebagai medan pertarungan (pertarungan bahasa, pertarungan simbol dan pertarungan citra) baik dalam membangun citra positif untuk diri sendiri dan kelompoknya, dan sebaliknya membuat citra negatif untuk orang lain dan kelompok yang dianggap lawan.

Maka untuk itu diperlukan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi cyberspaces sebagai ruang publik dalam berdemokrasi, agar keberadaannya menjadi faktor penguat terhadap proses demokrasi. Jika sikap-sikap itu tidak dimiliki setiap individu, maka cyberspace alih-alih menjadi ruang publik yang dapat mengokohkan demokrasi, yang ada malah akan menjadi ruang bagi tumbuh kembangnya parasit yang siap menggerogoti bangunan demokrasi.


*) Peminat Kajian Sosial, Budaya dan Politik kini sebagai Ketua KPU Kota Tasikmalaya

PPID KOTA TASIKMALAYA

See all posts